Rakor Bulanan, Bambang-Rafieq sampaikan hal ini…

 

Kota Metro -- Pemerintah Kota Metro menggelar rapat koordinasi bulanan yang dipimpin oleh Wali Kota, Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota, Rafieq Adi Pradana di Aula Pemkot Metro, Selasa (04/03/2025).

Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta perwakilan instansi vertikal untuk membahas evaluasi program kerja strategi peningkatan pelayanan masyarakat serta kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa rakor perdana ini lebih difokuskan pada silaturahmi awal. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama Wakil Walikota baru saja dilantik oleh Presiden RI pada 20 Februari lalu. Kendati demikian, ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan maksimal lagi.

“Kami berdua baru saja dilantik pada 20 Februari oleh Presiden RI, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah tahun ini memiliki nuansa yang sangat berbeda. Biasanya, pelantikan dilakukan di daerah masing-masing, namun kali ini dilakukan secara serentak. Ini merupakan sejarah baru dan pertama kali terjadi di Indonesia,” ujar Bambang.

Wali Kota juga menekankan kepada seluruh OPD terkait agar segera menangani berbagai infrastruktur yang perlu direvitalisasi. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan jalan rusak di beberapa titik, perbaikan TPAS Karang Rejo, upaya pencegahan bencana banjir, peningkatan fasilitas umum lalu lintas, serta peningkatan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, Rafieq Adi Pradana,dalam paparannya menyampaikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kerja tahun ini, terutama terkait efisiensi anggaran.

“Saya yakin ilmu-ilmu ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari, baik secara formal maupun nonformal. Ke depan, manajemen efisiensi ini akan menjadi sangat penting bagi kita semua dalam menjalankan kebijakan di Kota Metro. Selain itu, diperlukan sinergi antar OPD dalam menerapkan kebijakan ini, karena banyak anggaran yang tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja. Beberapa kegiatan mungkin melibatkan lintas OPD, sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rafieq menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus sesuai arahan pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada permasalahan yang ditimbulkan karena adanya efisiensi anggaran. Untuk anggaran sosial menurutnya tidak perlu ada efisiensi, dan Dinas Sosial diminta tetap berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) dalam menjalankan kegiatan prioritas.

Ia menuturkan, pemotongan anggaran lebih difokuskan pada perjalanan dinas sebesar 50 persen, acara seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta publikasi. Ia juga meminta OPD untuk memperhatikan kegiatan yang bersifat seremonial agar disesuaikan dengan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden. (adv)